Pemerintah wa…Otsus wa… Dob wa… Papua Merdeka.

                                                               sumber: Melanesia

Daerah Otonomi Baru (Dob) adalah sub judul dari judul Otonomi Khusu, dan temanya adalah Papua Merdeka. Otsus diberikan sebagai resolusi politik jakarta terhadap keinginan Orang Papua merdeka sebagai sebuah bangsa yang berdaulat di hadapan mata dunia. Dunia Internasional melalui senator amerika yang mendesak Presiden RI, B.J.Habibie untuk segerah memberikan referendum kepada timor leste,aceh,dan papua.(wikipedia). Dengan adanya tekanan desakan Senator Amerika sebagai aksi maka reaksi istana RI adalah mengundang tim 100 dari papua untuk mendengarkan langsung isi hati dan keinginan orang Papua.  dari beberapa rumusan hasil kongres pada organisasi resmi Presidium Dewan papua (PDP) esensinya adalah Papua Merdeka. Oleh karena itu, pemerintah RI rancang draf Otsus 21 tahun 2001 sebagai jawaban atau resolusi politik.

Dalam buku Dr. Socrates Sofyan Yoman MA Berjudul Otonomi Khusus Telah Gagal telah terungkap fakta-fakta kekerasan dan manipulasi kewenangan yang dilakukan pemerintah indonesia secara masif dan konsisten. hal itu terlihat dari pengakuan Gubernur papua lukas enembe pada 22 agustus 2019 di Mata Najwa bahwasanya “ perdasus yang kami buat disebut otsus ples jakarta selalu menolak” artinya Otsus bukan tentang uang tapi kewenangan. jakarta kasi uang tapi tidak pernah lepas kewenangam sepenuhnya kepada pemerintah provinsi papua selama Otsus berjalan. fakta ini menunjukan ketidak seriusan jakarta terhadap manusia papua dan masalah yang tidak pernah terselesaikan. Dari pengalaman Otsus melahirkan rasa ketidak percayaan dan trauma masa depan Papua yang kabur bersama Indonesia. wujud dari kegelisahan ketidak percayaan itu diekspresikan dengan berbagai macam cara menyatakan bahwa Tolak Dob, Otsus Almarhum, papua live matter dan banyak lagi dari berbagai kalangan lapisan masyarakat di papua.

Pemerintah indonesia terus memaksa dengan kewenangan yang dipegang didongkrak dengan menggunakan kekuasaan yang berlebih (overPower) demi kepentingan politik pembangunan diatas tanah Papua. Bagi pemerintah dengan melancarkan  otsus dan dob menyelesaikan masalah Papua disaat yang sama bagi orang papua menambah masalah dan memperpanjang penderitaan orang papua dalam berbagai aspek karana pemerintah indonesia tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya sudah menjadi isu Internasional yaitu penentuan nasib sendiri  sebagai bagsa yang merdeka dan berdaulat.

Walaupun ada perlawanan dan penolakan Otsus dan dob sudah disahkan. oleh karena itu orang papua memandang dengan perspektif yang berbeda misalkan  otsus dan dob adalah jalan perjuangan menuju cita-cita leluhur bangsa papua kenapa demikian? mereka kasih tanpa kita minta. mereka kasih barang itu bukan jawaban, sebab minta lain kasih lain makanya pada tanggal 23 Alinda bilang "pemerintah wa… otsus wa… dob…tapi papua tetap merdeka".